Gerindra Ingin Jokowi Batalkan Kenaikan BBM
TEMPO.CO, Jakarta
- Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan semua anggota Fraksi
Gerindra akan mengambil langkah persuasif agar Presiden Joko Widodo
mengembalikan harga BBM subsidi seperti semula.
"Gerindra ingin Presiden Jokowi mencabut kebijakan tersebut dan mengembalikan harga BBM ke awal," kata Muzani saat konferensi pers di ruang Fraksi Gerindra di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 19 November 2014. Menurut dia, keputusan Jokowi menaikkan harga BBM tidak tepat dan bertolak belakang dengan janji ketika masa kampanye. "Bukan hanya tidak tepat, tapi juga jauh dari harapan."
Muzani mengungkapkan alasan mengapa kenaikan harga BBM bersubsidi tak tepat. Menurut dia, Jokowi menaikkan BBM malah pada saat harga minyak mentah dunia menurun 30 persen menjadi hanya US$ 73,6 per barel. "Padahal, dalam pagu APBN 2014, asumsinya US$ 105 per barel," katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengkritisi kenaikan harga BBM bersubsidi yang tidak disesuaikan dengan kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. "Kurs sekarang di atas 12 ribu, kenaikan dari angka 11.600 itu hanya terpaut sekitar 4 persen. Tapi kenaikan BBM mencapai 30 persen itu tidak adil," ujarnya.
Muzani juga menyalahkan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Kenaikan harga itu, kata dia, mengakibatkan penurunan daya beli dan memungkinkan kemiskinan baru.
Sejumlah
mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi di Tangerang, Banten, 18 November 2014. Aksinya tersebut
berakhir ricuh saat dibubarkan oleh aparat kepolisian. TEMPO/Marifka
Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) berunjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai hari ini, Selasa, 18 November 2014. Pada Kamis, 20 November 2014, BEM seluruh Indonesia akan mengepung Istana Kepresidenan di Jakarta.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Moehamad Ivan Riansa, mengatakan aksi itu tidak hanya gabungan BEM, tapi akan diikuti oleh semua organisasi kepemudaan (OKP) yang menolak kenaikan BBM. "BEM Seluruh Indonesia akan turun bersama semua OKP yang menolak kenaikan harga BBM, kami kepung Istana," kata Ivan saat ditemui Tempo, Selasa, 18 November 2014.
Menurut dia, aksi BEM UI dan mahasiswa kampus lain di seluruh Indonesia sudah mulai dilakukan hari ini. UI sendiri tadi pagi melakukan aksi permulaan di depan stasiun UI. "Tadi pagi hanya satu jam saja karena respon dadakan," katanya. Menurut dia, Jokowi sangat lihai mengalihkan keadaan sehingga orang-orang tidak tahu jika BBM akan dinaikkan tadi malam. "Kita tak tahu karena panglima pun kemarin diundang ke sini (UI)."
Presiden
Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM
Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri)
mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17
November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp.
8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter
dari Rp. 5.500/liter.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Revrisond Baswir, skeptis terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada melonggarnya ruang fiskal.
Faktanya, menurut Revrisond, dalam empat belas tahun terakhir harga BBM naik rata-rata 33 persen tiap tahunnya, tetapi ruang fiskal malah turun. "Ke mana larinya dana pengurangan subsidi BBM ini?" kata Revrisond saat dihubungi Selasa, 18 November 2014, mempertanyakan. "Belanja modal malah semakin menurun."
Menurut Revrisond, dana penghematan dari kenaikan BBM mayoritas dialokasikan ke belanja pegawai dan belanja barang pemerintah pusat. Selama ini, Revrisond tak ditemukan bukti kenaikan harga BBM dipakai untuk pengalihan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. "Bohong saja itu," kata dia.
Pernyataan Revrisond ini menjawab apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentang politik anggaran. Menurut Jokowi, alokasi anggaran negara untuk subsidi energi sudah terlalu besar dan tak sebanding dengan alokasi anggaran untuk sektor pembangunan.
"Di APBN 2015 sekitar Rp 300 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM. Dalam lima tahun, subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun," kata Jokowi. Menurut Jokowi, alokasi anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur tak sebesar untuk subsidi BBM.
Padahal, Jokowi melanjutkan, jika Rp 714 triliun itu bisa dialokasikan untuk membangun 1.500 waduk dan sebagian jalur kereta api di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. "Setengah jalur kereta bisa jadi," ujarnya.
Karena itu, Jokowi menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi ditujukan untuk mendesain ulang anggaran negara. "Ini politik anggaran," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi mengatakan subsidi BBM harus dialihkan ke sektor-sektor produktif. Salah satunya untuk pupuk, waduk, dan irigasi untuk pertanian. "Waduk itu mahal, sekitar Rp 400-500 miliar, tapi itu produktif karena akan menghasilkan sesuatu untuk negara."
SBY
memberikan ucapan selamat kepada Jokowi usai pelantikan Presiden di
Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. Oscar Siagian/Getty
Images
TEMPO.CO, Jakarta -
Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi semalam, Wakil
Presiden Jusuf Kalla berkomunikasi dengan para ketua umum partai
politik.
Ketua Umum Demokrat yang juga mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan dihubungi JK--sapaan Jusuf Kalla--sekitar satu jam sebelum Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Saya katakan, menaikkan BBM adalah wewenang pemerintah," kata SBY dalam cuitnya lewat akun @SBYudhoyono, Senin malam, 17 November 2014.
Tapi, kata SBY, pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat alasan harga BBM bersubsidi dinaikkan. Menurut SBY, pemerintah juga harus menerangkan kebijakan kompensasi bagi golongan yang tidak mampu serta dari mana dana kompensasi itu diambil.
"Jika dana kompensasi diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban," kata SBY.
Semalam, di Yogyakarta, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga mendapat pesan pendek dari JK ihwal kenaikan harga solar bersubsidi dan Premium. Aburizal mengatakan partainya perlu merespons kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat pimpinan nasional. Aburizal juga menanyakan kepada JK angka subsidi untuk Premium dan solar. "Subsidinya kecil," kata Aburizal menirukan JK.
Semalam, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk jenis Premium dan solar. Penaikan harga ini diklaim sebagai usaha pemerintah meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dengan mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif.
"Harga Premium naik dari Rp 6.500 jadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 jadi Rp 7.500," kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin, 17 November 2014.
Antrian
BBM di SPBU daerah Kebayoran, Jakarta, 17 November 2014. Pemerintah
berencana menaikkan BBM jenis Premium dalam waktu dekat. TEMPO/Wisnu
Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta
- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan inflasi tahun 2014
diperkirakan bertambah 2 persen karena kenaikan harga bahan bakar
bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Namun, kata Bambang, kenaikan
inflasi tersebut masih dalam taraf normal dan bisa teratasi.
"Base line inflasi untuk 2014 sekitar 5,3 persen, maka perkiraan jadi 7,3 persen," ujar Bambang, Senin, 17 November 2014.
Menurut Bambang, inflasi akan tinggi dalam dua bulan pertama pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu pada November dan Desember 2014. Dampak inflasi masih akan terasa besar pada dua bulan pertama 2015, tapi tak sebesar bulan sebelumnya.
Meski terjadi kenaikan inflasi, Bambang mengingatkan akan efek positif berupa penambahan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Bambang memperkirakan, dengan penambahan fiskal lebih dari Rp 100 triliun, defisit anggaran tahun depan hanya sekitar 2,2 persen. "Setelah beberapa infrastruktur dan perlindungan sosial berjalan, diharapkan defisit terkendali," tuturnya.
Bambang mengatakan harga BBM bersubsidi dinaikkan Rp 2.000 per liter. Sebab, subsidi akan sangat mepet jika kenaikan harga dipatok Rp 3.000 per liter. Jika berkaca pada rata-rata subsidi per tahun, yaitu Rp 3.500 per liter, penurunan hingga Rp 3.000 tak bisa dilakukan.
Seorang
petugas kepolisian menjaga SPBU yang berada di jalur Pantura, Tegal,
Jateng, 26 Agustus 2014. Sejumlah SPBU dijaga anggota kepolisian untuk
mengantisipasi kesemrawutan pengendara yang antre pengisian BBM.
ANTARA/Oky Lukmansyah
TEMPO.CO, Jakarta
- Kepolisian mulai berjaga-jaga di stasiun pengisian bahan bakar umum
menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak pada pukul 00.00 WIB.
Dari pengamatan Tempo, tiga polisi mengamankan SPBU 34.10401 di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Pusat.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyatakan, untuk sementara, tak ada pengamanan langsung terhadap SPBU di Jakarta. "Hanya patroli saja," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 17 November 2014.
Kepala Subbagian Humas Polres Jakarta Pusat Komisaris Suyatno juga menyatakan hal serupa. Kepolisian Jakarta Pusat, menurut dia, menurunkan dua polisi patroli di setiap SPBU di Jakarta Pusat untuk mengantisipasi isu kenaikan harga BBM malam ini. "Antisipasi saja, supaya situasi aman dan terkendali," tuturnya saat dihubungi, Senin, 17 November 2014. "Tapi hanya patroli, tidak ada pengamanan khusus."
Di SPBU ini memang terlihat antrean panjang para pengendara sepeda motor yang ingin mengisi BBM jenis Premium. Tak kurang dari 50 motor dan belasan mobil mengular hingga mendekati jalan raya. Hingga pukul 21.00 WIB, papan harga SPBU masih menunjukkan Premium dijual Rp 6.500 per liter. Para pengendara memilih mengisi tanki bahan bakar hingga penuh sebelum harga naik.
"Memang tankinya sudah kosong. Tapi, karena ada isu BBM naik malam ini, Sepeda motornya saya isi full," kata Muhammad Fitra, pengendara sepeda motor.
Presiden
Jokowi menyapa warga saat berolahraga jalan kaki dari Kompleks Istana
Kepresidenan menuju Bundaran HI, Jakarta, 2 November 2014.
ANTARA/HO/Agus Suparto
TEMPO.CO, Kendari -
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ditolak sejumlah
elemen masyarakat, termasuk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Meski
demikian, Presiden Joko Widodo menganggap itu menjadi satu risiko yang
harus dihadapinya.
Hal itu tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk tetap menaikkan harga BBM. Bahkan Jokowi mengaku tidak takut dibenci ataupun tidak terkenal gara-gara menaikkan harga BBM. "Saya jadi presiden bukan untuk dikenal, tapi untuk bekerja demi kepentingan masyarakat," ujar Jokowi di sela kunjungannya ke Kendari, Kamis malam, 6 November 2014.
Pada Kamis siang, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo, Kamis, 6 November 2014. Mereka menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Jokowi mengungkapkan, selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dan kesehatan sangat minim akibat uang negara lebih banyak dipakai untuk subsidi BBM. Karena itu, menaikkan harga BBM dan mengurangi dana subsidi akan lebih bermanfaat karena dana yang ada bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat.
Jokowi bersama sejumlah menteri dari Kabinet Kerja berkunjung ke Kendari pada Kamis sore. Kunjungan Jokowi hanya sekitar tiga jam. Jokowi meninjau pelabuhan perikanan Samudra yang ada di Kelurahan Talia serta membuka Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).
Kenaikan Harga BBM Sarat Misi Politik
"Gerindra ingin Presiden Jokowi mencabut kebijakan tersebut dan mengembalikan harga BBM ke awal," kata Muzani saat konferensi pers di ruang Fraksi Gerindra di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 19 November 2014. Menurut dia, keputusan Jokowi menaikkan harga BBM tidak tepat dan bertolak belakang dengan janji ketika masa kampanye. "Bukan hanya tidak tepat, tapi juga jauh dari harapan."
Muzani mengungkapkan alasan mengapa kenaikan harga BBM bersubsidi tak tepat. Menurut dia, Jokowi menaikkan BBM malah pada saat harga minyak mentah dunia menurun 30 persen menjadi hanya US$ 73,6 per barel. "Padahal, dalam pagu APBN 2014, asumsinya US$ 105 per barel," katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengkritisi kenaikan harga BBM bersubsidi yang tidak disesuaikan dengan kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. "Kurs sekarang di atas 12 ribu, kenaikan dari angka 11.600 itu hanya terpaut sekitar 4 persen. Tapi kenaikan BBM mencapai 30 persen itu tidak adil," ujarnya.
Muzani juga menyalahkan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Kenaikan harga itu, kata dia, mengakibatkan penurunan daya beli dan memungkinkan kemiskinan baru.
BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) berunjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai hari ini, Selasa, 18 November 2014. Pada Kamis, 20 November 2014, BEM seluruh Indonesia akan mengepung Istana Kepresidenan di Jakarta.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Moehamad Ivan Riansa, mengatakan aksi itu tidak hanya gabungan BEM, tapi akan diikuti oleh semua organisasi kepemudaan (OKP) yang menolak kenaikan BBM. "BEM Seluruh Indonesia akan turun bersama semua OKP yang menolak kenaikan harga BBM, kami kepung Istana," kata Ivan saat ditemui Tempo, Selasa, 18 November 2014.
Menurut dia, aksi BEM UI dan mahasiswa kampus lain di seluruh Indonesia sudah mulai dilakukan hari ini. UI sendiri tadi pagi melakukan aksi permulaan di depan stasiun UI. "Tadi pagi hanya satu jam saja karena respon dadakan," katanya. Menurut dia, Jokowi sangat lihai mengalihkan keadaan sehingga orang-orang tidak tahu jika BBM akan dinaikkan tadi malam. "Kita tak tahu karena panglima pun kemarin diundang ke sini (UI)."
Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonomi UGM: Bohong
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Revrisond Baswir, skeptis terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada melonggarnya ruang fiskal.
Faktanya, menurut Revrisond, dalam empat belas tahun terakhir harga BBM naik rata-rata 33 persen tiap tahunnya, tetapi ruang fiskal malah turun. "Ke mana larinya dana pengurangan subsidi BBM ini?" kata Revrisond saat dihubungi Selasa, 18 November 2014, mempertanyakan. "Belanja modal malah semakin menurun."
Menurut Revrisond, dana penghematan dari kenaikan BBM mayoritas dialokasikan ke belanja pegawai dan belanja barang pemerintah pusat. Selama ini, Revrisond tak ditemukan bukti kenaikan harga BBM dipakai untuk pengalihan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. "Bohong saja itu," kata dia.
Pernyataan Revrisond ini menjawab apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentang politik anggaran. Menurut Jokowi, alokasi anggaran negara untuk subsidi energi sudah terlalu besar dan tak sebanding dengan alokasi anggaran untuk sektor pembangunan.
"Di APBN 2015 sekitar Rp 300 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM. Dalam lima tahun, subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun," kata Jokowi. Menurut Jokowi, alokasi anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur tak sebesar untuk subsidi BBM.
Padahal, Jokowi melanjutkan, jika Rp 714 triliun itu bisa dialokasikan untuk membangun 1.500 waduk dan sebagian jalur kereta api di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. "Setengah jalur kereta bisa jadi," ujarnya.
Karena itu, Jokowi menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi ditujukan untuk mendesain ulang anggaran negara. "Ini politik anggaran," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi mengatakan subsidi BBM harus dialihkan ke sektor-sektor produktif. Salah satunya untuk pupuk, waduk, dan irigasi untuk pertanian. "Waduk itu mahal, sekitar Rp 400-500 miliar, tapi itu produktif karena akan menghasilkan sesuatu untuk negara."
Harga BBM Naik, JK Hubungi Ical dan SBY
Ketua Umum Demokrat yang juga mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan dihubungi JK--sapaan Jusuf Kalla--sekitar satu jam sebelum Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Saya katakan, menaikkan BBM adalah wewenang pemerintah," kata SBY dalam cuitnya lewat akun @SBYudhoyono, Senin malam, 17 November 2014.
Tapi, kata SBY, pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat alasan harga BBM bersubsidi dinaikkan. Menurut SBY, pemerintah juga harus menerangkan kebijakan kompensasi bagi golongan yang tidak mampu serta dari mana dana kompensasi itu diambil.
"Jika dana kompensasi diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban," kata SBY.
Semalam, di Yogyakarta, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga mendapat pesan pendek dari JK ihwal kenaikan harga solar bersubsidi dan Premium. Aburizal mengatakan partainya perlu merespons kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat pimpinan nasional. Aburizal juga menanyakan kepada JK angka subsidi untuk Premium dan solar. "Subsidinya kecil," kata Aburizal menirukan JK.
Semalam, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk jenis Premium dan solar. Penaikan harga ini diklaim sebagai usaha pemerintah meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dengan mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif.
"Harga Premium naik dari Rp 6.500 jadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 jadi Rp 7.500," kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin, 17 November 2014.
Harga BBM Naik, Menkeu: Inflasi Naik 2 Persen
"Base line inflasi untuk 2014 sekitar 5,3 persen, maka perkiraan jadi 7,3 persen," ujar Bambang, Senin, 17 November 2014.
Menurut Bambang, inflasi akan tinggi dalam dua bulan pertama pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu pada November dan Desember 2014. Dampak inflasi masih akan terasa besar pada dua bulan pertama 2015, tapi tak sebesar bulan sebelumnya.
Meski terjadi kenaikan inflasi, Bambang mengingatkan akan efek positif berupa penambahan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Bambang memperkirakan, dengan penambahan fiskal lebih dari Rp 100 triliun, defisit anggaran tahun depan hanya sekitar 2,2 persen. "Setelah beberapa infrastruktur dan perlindungan sosial berjalan, diharapkan defisit terkendali," tuturnya.
Bambang mengatakan harga BBM bersubsidi dinaikkan Rp 2.000 per liter. Sebab, subsidi akan sangat mepet jika kenaikan harga dipatok Rp 3.000 per liter. Jika berkaca pada rata-rata subsidi per tahun, yaitu Rp 3.500 per liter, penurunan hingga Rp 3.000 tak bisa dilakukan.
Harga BBM Naik, Polisi Jaga Pom Bensin
Dari pengamatan Tempo, tiga polisi mengamankan SPBU 34.10401 di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Pusat.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyatakan, untuk sementara, tak ada pengamanan langsung terhadap SPBU di Jakarta. "Hanya patroli saja," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 17 November 2014.
Kepala Subbagian Humas Polres Jakarta Pusat Komisaris Suyatno juga menyatakan hal serupa. Kepolisian Jakarta Pusat, menurut dia, menurunkan dua polisi patroli di setiap SPBU di Jakarta Pusat untuk mengantisipasi isu kenaikan harga BBM malam ini. "Antisipasi saja, supaya situasi aman dan terkendali," tuturnya saat dihubungi, Senin, 17 November 2014. "Tapi hanya patroli, tidak ada pengamanan khusus."
Di SPBU ini memang terlihat antrean panjang para pengendara sepeda motor yang ingin mengisi BBM jenis Premium. Tak kurang dari 50 motor dan belasan mobil mengular hingga mendekati jalan raya. Hingga pukul 21.00 WIB, papan harga SPBU masih menunjukkan Premium dijual Rp 6.500 per liter. Para pengendara memilih mengisi tanki bahan bakar hingga penuh sebelum harga naik.
"Memang tankinya sudah kosong. Tapi, karena ada isu BBM naik malam ini, Sepeda motornya saya isi full," kata Muhammad Fitra, pengendara sepeda motor.
Alasan Jokowi Berani Naikkan Harga BBM
Hal itu tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk tetap menaikkan harga BBM. Bahkan Jokowi mengaku tidak takut dibenci ataupun tidak terkenal gara-gara menaikkan harga BBM. "Saya jadi presiden bukan untuk dikenal, tapi untuk bekerja demi kepentingan masyarakat," ujar Jokowi di sela kunjungannya ke Kendari, Kamis malam, 6 November 2014.
Pada Kamis siang, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo, Kamis, 6 November 2014. Mereka menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Jokowi mengungkapkan, selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dan kesehatan sangat minim akibat uang negara lebih banyak dipakai untuk subsidi BBM. Karena itu, menaikkan harga BBM dan mengurangi dana subsidi akan lebih bermanfaat karena dana yang ada bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat.
Jokowi bersama sejumlah menteri dari Kabinet Kerja berkunjung ke Kendari pada Kamis sore. Kunjungan Jokowi hanya sekitar tiga jam. Jokowi meninjau pelabuhan perikanan Samudra yang ada di Kelurahan Talia serta membuka Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).
BI: BBM Naik Rp 3.000, Inflasi Naik 3,86 Persen
TEMPO.CO, Jakarta
- Rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi dikhawatirkan akan mengungkit laju inflasi. Direktur
Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia
Juda Agung mengatakan setiap kenaikan harga BBM Rp 1.000 per liter
menyumbang kenaikan inflasi 1,29 persen.
Menurut Juda, angka kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter akan berkontribusi terhadap laju inflasi sebesar 2,58 persen. "Maka bila kenaikan harga Rp 3.000 per liter, dampaknya terhadap inflasi mencapai 3,86 persen," kata dia dalam Economic Outlook yang digelar oleh CORE Indonesia di Hotel JS Luwansa, Kamis, 6 November 2014.
Juda menyebut sumbangan harga BBM terhadap inflasi terdiri dari tiga komponen. Ketiganya adalah kenaikan harga BBM itu sendiri, dampak tak langsung terhadap kenaikan tarif angkutan, dan efeknya pada kenaikan harga barang lain.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menyatakan bahwa kenaikan harga BBM belum tentu berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. "Kalau BBM naik tentu berdampak pada inflasi dan semakin menurunnya daya beli masyarakat. Namun, itu bukan berarti berlaku pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Menurut Suryamin, dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi akibat adanya kenaikan harga BBM bisa berbeda. Jika pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif, seperti infrastruktur dan pertanian, maka pertumbuhan ekonomi bisa terjaga atau bahkan bisa meningkat.
Sejumlah
kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan
Bakar (SPBU) Kuningan, Jakarta, Senin (3/9). TEMPO/Aditia Noviansyah
Menurut Juda, angka kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter akan berkontribusi terhadap laju inflasi sebesar 2,58 persen. "Maka bila kenaikan harga Rp 3.000 per liter, dampaknya terhadap inflasi mencapai 3,86 persen," kata dia dalam Economic Outlook yang digelar oleh CORE Indonesia di Hotel JS Luwansa, Kamis, 6 November 2014.
Juda menyebut sumbangan harga BBM terhadap inflasi terdiri dari tiga komponen. Ketiganya adalah kenaikan harga BBM itu sendiri, dampak tak langsung terhadap kenaikan tarif angkutan, dan efeknya pada kenaikan harga barang lain.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menyatakan bahwa kenaikan harga BBM belum tentu berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. "Kalau BBM naik tentu berdampak pada inflasi dan semakin menurunnya daya beli masyarakat. Namun, itu bukan berarti berlaku pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Menurut Suryamin, dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi akibat adanya kenaikan harga BBM bisa berbeda. Jika pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif, seperti infrastruktur dan pertanian, maka pertumbuhan ekonomi bisa terjaga atau bahkan bisa meningkat.
BPH Migas Sarankan BBM Naik Rp 3.000
TEMPO.CO, Jakarta
- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andi Noorsaman Someng
mengatakan BPH Migas menyarankan pemerintah untuk menaikkan harga bahan
bakar minyak bersubsidi Rp 2.000-3.000 per liter. Pertimbangannya, kata
dia, adalah turunnya harga minyak dunia menjadi US$ 80 per barel.
"Disparitas harga jangan terlalu besar, harga juga harus sesuai dengan harga pasar, kurs dolar Amerika, dan MOPS (mean of plats Singapore)," kata Andi, Rabu, 5 November 2014.
Menurut dia, jika memang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus memutuskannya dengan cepat. "Kalau terlalu lama, para penimbun bisa saja bergerak lebih dulu," kata dia.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ibrahim Hasyim menambahkan, BPH Migas telah memberi masukan dalam rapat-rapat terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada dua hal yang menjadi masukan BPH Migas dalam rapat tersebut. Pertama, tentang disparitas harga yang selama ini terjadi di pasaran. "Kami menyampaikan, kalau disparitas harga terlalu tinggi, maka BBM subsidi akan mengalir ke mana-mana, ke (pihak) yang tak benar," kata dia.
Kedua, BPH Migas meminta kenaikan harga BBM subsidi jangan melulu mempertimbangkan masalah finansial. Implikasi operasional, kata dia, juga harus jadi pertimbangan. Musababnya, harga BBM bersubsidi akan menentukan pengembangan energi lain, seperti bahan bakar gas.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan kebijakan pengurangan subsidi BBM akan dilaksanakan pada bulan ini. Menurut dia, seluruh proses telah siap dan pemerintah tinggal menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai perlindungan sosial kebijakan tersebut.
Meski demikian, Kalla belum memastikan kebijakan kenaikan harga BBM akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Menurut dia, kenaikan harga secara sekaligus berarti memberikan subsidi yang tak terlalu besar atau selisih harganya tipis dengan harga minyak dunia. Saat ini, pemerintah masih menggodok formula perhitungan penurunan subsidi tersebut.
Kepala Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng. TEMPO/Dwianto Wibowo
"Disparitas harga jangan terlalu besar, harga juga harus sesuai dengan harga pasar, kurs dolar Amerika, dan MOPS (mean of plats Singapore)," kata Andi, Rabu, 5 November 2014.
Menurut dia, jika memang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus memutuskannya dengan cepat. "Kalau terlalu lama, para penimbun bisa saja bergerak lebih dulu," kata dia.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ibrahim Hasyim menambahkan, BPH Migas telah memberi masukan dalam rapat-rapat terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada dua hal yang menjadi masukan BPH Migas dalam rapat tersebut. Pertama, tentang disparitas harga yang selama ini terjadi di pasaran. "Kami menyampaikan, kalau disparitas harga terlalu tinggi, maka BBM subsidi akan mengalir ke mana-mana, ke (pihak) yang tak benar," kata dia.
Kedua, BPH Migas meminta kenaikan harga BBM subsidi jangan melulu mempertimbangkan masalah finansial. Implikasi operasional, kata dia, juga harus jadi pertimbangan. Musababnya, harga BBM bersubsidi akan menentukan pengembangan energi lain, seperti bahan bakar gas.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan kebijakan pengurangan subsidi BBM akan dilaksanakan pada bulan ini. Menurut dia, seluruh proses telah siap dan pemerintah tinggal menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai perlindungan sosial kebijakan tersebut.
Meski demikian, Kalla belum memastikan kebijakan kenaikan harga BBM akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Menurut dia, kenaikan harga secara sekaligus berarti memberikan subsidi yang tak terlalu besar atau selisih harganya tipis dengan harga minyak dunia. Saat ini, pemerintah masih menggodok formula perhitungan penurunan subsidi tersebut.
BPH Migas: Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Sosialisasi
TEMPO.CO, Jakarta
- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman
Sommeng mendesak pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak
bersubsidi. Namun, kata Andy, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak perlu
disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.
Sebab, menurut Andy, sosialisasi akan menyebabkan kepanikan masyarakat. Lagi pula, "Kami selalu siap untuk mengendalikan sisa kuota hingga akhir tahun," ujarnya seusai rapat pimpinan di gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Selasa, 4 November 2014.
Andy menuturkan pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi harus secepatnya dilakukan. Jika terus ditunda-tunda, kata dia, orang akan terpacu melakukan penimbunan. Saat ini Andy meminta masyarakat memahami bahwa anggaran subsidi untuk BBM sudah terlalu besar. Apalagi sumber energi fosil ini tidak terbarukan. "Jadi, ini harus dihemat."
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sangat perlu dilakukan. Sebab, selama lima tahun terakhir, anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 1.300 triliun atau melebihi pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat dan infrastruktur sebesar Rp 1.000 triliun.
Menurut Sudirman, tingginya subsidi BBM menyebabkan penyaluran dana kebutuhan masyarakat tidak tepat sasaran. Dana sebesar itu seharusnya sudah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol, rumah sakit, irigasi, dan infrastruktur.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
Sebab, menurut Andy, sosialisasi akan menyebabkan kepanikan masyarakat. Lagi pula, "Kami selalu siap untuk mengendalikan sisa kuota hingga akhir tahun," ujarnya seusai rapat pimpinan di gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Selasa, 4 November 2014.
Andy menuturkan pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi harus secepatnya dilakukan. Jika terus ditunda-tunda, kata dia, orang akan terpacu melakukan penimbunan. Saat ini Andy meminta masyarakat memahami bahwa anggaran subsidi untuk BBM sudah terlalu besar. Apalagi sumber energi fosil ini tidak terbarukan. "Jadi, ini harus dihemat."
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sangat perlu dilakukan. Sebab, selama lima tahun terakhir, anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 1.300 triliun atau melebihi pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat dan infrastruktur sebesar Rp 1.000 triliun.
Menurut Sudirman, tingginya subsidi BBM menyebabkan penyaluran dana kebutuhan masyarakat tidak tepat sasaran. Dana sebesar itu seharusnya sudah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol, rumah sakit, irigasi, dan infrastruktur.
Naiknya Harga BBM Pertimbangkan Harga Minyak Dunia
TEMPO.CO, Jakarta
- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penurunan harga
minyak dunia akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan
kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Itu pertimbangan utama
kami melihat harga keekonomian. Karena harga ekonomi diturunkan dari
harga internasional," kata dia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak,
Senin, 3 November 2014.
Menteri Bambang enggan menyebutkan apakah penurunan harga minyak dunia akan membuat kenaikan harga BBM berada di bawah Rp 3.000 per liter. "Ya, tidak usah berspekulasi," kata dia.
Penurunan harga minyak dunia, ujar Bambang, ditilik berdasarkan berbagai pendapat di kalangan internasional masih belum dapat dipastikan. Ia menuturkan masih ada beberapa pendapat yang mengatakan penurunan ini hanya bersifat sementara dan harga minyak akan naik lagi menjelang musim dingin.
Pendapat lain menyatakan penurunan harga minyak dunia akan berlangsung lama. "Itu perkiraan. Yang paling penting pada 2015 kami harus memastikan sistem subsidi tidak tersandera oleh volatilitas harga minyak dan kurs. Sekarang kami bereskan dulu selisih harga keekonomian dengan harga jual di pasar," ucapnya.
Menteri Bambang enggan menyebutkan apakah penurunan harga minyak dunia akan membuat kenaikan harga BBM berada di bawah Rp 3.000 per liter. "Ya, tidak usah berspekulasi," kata dia.
Penurunan harga minyak dunia, ujar Bambang, ditilik berdasarkan berbagai pendapat di kalangan internasional masih belum dapat dipastikan. Ia menuturkan masih ada beberapa pendapat yang mengatakan penurunan ini hanya bersifat sementara dan harga minyak akan naik lagi menjelang musim dingin.
Pendapat lain menyatakan penurunan harga minyak dunia akan berlangsung lama. "Itu perkiraan. Yang paling penting pada 2015 kami harus memastikan sistem subsidi tidak tersandera oleh volatilitas harga minyak dan kurs. Sekarang kami bereskan dulu selisih harga keekonomian dengan harga jual di pasar," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar